Kabupaten Lombok Barat Menerima Penghargaan SAKIP dari Kementrian PAN-RB RI

Foto untuk : Kabupaten Lombok Barat Menerima Penghargaan SAKIP dari Kementrian PAN-RB RI
Share

Girimenang– Kabupaten Lombok Barat dibawah kepemimpinan H. Fauzan Khalid nampaknya mulai menunjukkan jati diri. Setelah puluhan bahkan ratusan prestasi yang sebelumnya diraih. Rabu (31/1) pagi tadi, Pemkab Lobar kembali mendapat penghargaan yang kali ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kepada Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, di Denpasar Bali.

Kali ini penghargaan dari Kementrian PAN-RB itu diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atas capaiannya terkait hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akibat penghargaan itu, level SAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun naik  menjadi level B.

Bupati Lobar, H Fauzan Khalid yang menerima langsung penghargaan itu menjelaskan bahwa predikat SAKIP B baru diperoleh oleh 62 daerah di Indonesia. Di NTB sendiri, kata dia, baru ada beberapa daerah yang berhasil meraihnya salah satunya Kabupaten Lobar. “Yang pasti dari 10 kabupaten/kota dan satu provinsi yang mendapatkan B, termasuk Lobar, dan ini yang pertama untuk Kabupaten Lombok Barat,” katanya singkat melalui sambungan telepon.

Secara terpisah, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Lobar, Syamsul Huda yang saat itu mendampingi Bupati Lobar menerima penghargaan itu menyatakan, bahwa Bupati Lombok Barat menerima langsung penghargaan SAKIP itu di Denpasar Bali. Menurut dia prestasi ini atas kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dinilai baik oleh Kementrian PAN-RB sehingga diberi penghargaan naik menjadi level B.

Menindak lanjuti amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instransi pemerintahan. KemenPAN-RB sudah melakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintahan di wilayah II untuk tahun 2017 lalu. Pemerintahan Wilayah II yang dimaksud meliputi Provinsi Bali, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Lampung.

Sementara itu terpisah, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Lobar, H. Saeful Ahkam menambahkan yang menjadi penilian oleh Kementrian PAN-RB terkait penilaian kinerja instansi pemerintahan tersebut setidaknya ada lima indikator. Ke lima indikator yang dimaksudkan adalah dari sisi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan evaluasi dan capaian kinerja para SKPD di Lingkup Pemkab Lobar. “Kalau aspek capaian kinerja itu semua terlibat di semua SKPD, sedangkan untuk aspek perencanaan ada di Bappeda, dan terkaat pelaporan ada di bagian Ortal. Selain itu juga ada aspek evaluasi yang menjadi tugas dari Inspektorat,” singkatnya kemudian. (L.Agus)

Sambutan