Pemkab Lobar Siap Undang KPK

Foto untuk : Pemkab Lobar Siap Undang KPK
Share

Girimenang ~ gerung Mendengar nama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), kalangan pejabat biasanya ketar-ketir terlebih di Kabupaten Lobar. Bagaimana tidak, dua kali pemimpinnya harus mengakhiri masa jabatan lebih awal karena tersangkut kasus hukum. Namun kini, Pemkab Lobar melalui Inspektorat atas perintah Bupati Lobar H. Fauzan Khalid justru akan mengundang KPK untuk datang ke Lobar.

Mendatangkan KPK nantinya dimaksudkan untuk proses sosialisasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Tujuannya, agar para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Kabupaten Lobar lebih memahami terkait system pelaporan LHKPN tersebut. “Kita akan mengundang KPK, kemudian mengundang seluruh SKPD dan ASN guna menerima penjelasan itu, soal kapan nanti batas waktu (penyerahan LHKPN) itu. Kita dengar penjelasan KPK nanti,” demikian disampaikan Inspektur Inspektorat Lobar, H. Rahmat Agus Hidayat dalam sebuah kesempatan.

Dijelaskan Agus, di Kabupaten Lobar sebanyak 262 pejabat diwajibkan mengisi LHKPN. Dikatakannya, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran data yang dilakukan pihaknya dari data sebelumnya yang mencapai sekitar kurang lebih 700 pejabat. Menurutnya lagi, itu data belum dilakukan pemutakhiran atas pejabat, baik yang telah pensiun,meninggal dunia maupun mutasi keluar dari Lobar. “Itu berdasarkan revisi data yang sebelumnya, kemarin itu masih menggunakan data lama yang belum di upgrade,” jelasnya.

Disinggung ketaatan kalangan pejabat maupun anggota DPRD Lobar untuk melaporkan LHKPN, Agus menyatakan bahwa sejauh ini kalangan pejabat di Lobar cukup taat untuk melaporkan LHKPN-nya. Sebelumnya, kata dia, langkah pendekatan pihaknya kepada para pejabat tidak segencar sekarang ini. Baik itu pendekatan kepada ASN maupun anggota legislative untuk mengisi LHKPN. “Tapi dengan (pendekatan yang dilakukan) belakangan ini kita berharap bisa dipatuhi,” harapnya.

Dikonfirmasi mengenai adanya pejabat yang belum melaporkan LHKPN sampai sejauh ini ?, Agus Rahmat Hidayat mengakui masih ada pejabat yang belum melaporkan LHKPN. Namun demikian, dia menegaskan bahwa sejauh ini proses pengisian LHKPN itu masih terus berlangsung. “Masih terus berproses, mereka juga mengirim sendiri melalui kita (Ispektorat) selaku admin untuk mengirim (ke KPK). Tapi saya belum melihat data terakhir,” pungkasnya

Sambutan